oleh

Pungli di Lubuk Minturun, Wakil Ketua HPI Kota Padang: Pemko Harus Bergerak Cepat

PADANG, BM– Keceriaan, tawa dan keriuhan. Begitulah mestinya deskripsi yang tergambar dari suasana di sebuah kawasan wisata. Namun, kondisi sebaliknya seringkali muncul karena ada ulah dari sejumlah oknum yang justru membuat situasi kawasan wisata menjadi tidak menarik.

Salah satunya adanya pungutan liar alias pungli. Tak hanya terjadi di sektor pelayanan milik pemerintah semata, melainkan merambah sampai ke kawasan wisata. Bentuknya bisa berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya dan oknum yang melakukan pungli juga sudah pasti berbeda.

Warung yang berada di sisi sebelah kiri (masuk dari jalan utama Lubuk Minturun) ini, menjadi tempat mangkal para pelaku aksi pungli di lokasi pemandian alam Lubuk Minturun.

Wakil Ketua HPI Kota Padang, Yusri Latif, S. HI mengatakan, pungutan yang dikenal di tempat wisata adalah pungutan resmi yang dikenal dengan nama retribusi, bukan pungli. Sebagai contoh, pantai-pantai yang dikenakan retribusi kepada pengunjung, diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) setempat.

Baca Juga  Hati-hati! Ada Tukang Palak di Lubuk Minturun

“Pungutan di luar apa yang ditetapkan Perda merupakan suatu pelanggaran, yang terhadap pelakunya dapat diancam pidana. Terlebih lagi, ada kemungkinan pungli itu diminta dengan cara-cara kekerasan. Bila seperti itu, pelakunya bisa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP,” jelas Latif.

Menanggapi kasus pemalakan yang menimpa pengunjung di kawasan objek wisata pemandian alam di sepanjang aliran sungai Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah Kota Padang, Minggu (21/7) kemarin, Latif meminta agar Pemko Padang melalui instansi terkait, segera mengambil langkah cepat.

“Pemko Padang dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Satpol PP, harus bergerak cepat. Segera tertibkan para pelaku pungli di objek wisata. Kapan perlu, libatkan pihak kepolisian,” tandas Latif.

Baca Juga  Hati-hati! Ada Tukang Palak di Lubuk Minturun
Berbagai modus pungli di lokasi pemandian alam Lubuk Minturun, diakui sangat meresahkan pengunjung. Pemerintah daerah dan pihak kepolisian, diminta untuk segera bertindak.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pengunjung objek pemandian alam di kawasan aliran sungai Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah Kota Padang, tapakiak ulah aksi tukang palak di lokasi itu. Selain “biaya masuk” yang dipatok dengan tarif selangit, praktik pungli berupa parkir liar juga meresahkan pengunjung.

“Ini benar-benar aksi pemalakan yang keterlaluan. Tanpa karcis, saya dimintai uang Rp 20.000,-. Katanya untuk biaya masuk. Saya heran, mandi-mandi ke batang air saja harus bayar segitu,” kata Ardi, salah seorang pengunjung datang bersama keluarganya, Minggu (21/7).

Baca Juga  Hati-hati! Ada Tukang Palak di Lubuk Minturun

“Dia (oknum pemuda yang memungut biaya masuk), kelihatan setengah mabuk. Gayanya pahit, wajahnya benar-banar tidak sedap dipandang. Tak ada senyum sebagai simbol pelayanan. Daripada ribut-ribut, karena di warung itu juga banyak rekan-rekannya, ya saya berikan saja uang itu, walau sebenarnya tidak ikhlas,” tandas Ardi.

Tak sampai disitu saja, pungli berupa parkir liar juga kembali menimpanya begitu meninggalkan lokasi. “Awalnya saya berikan Rp 3.000,-, perempuan tua itu ngotot minta tambah Rp 5.000,-. Tak saya berikan, saya langsung tancap gas saja meninggalkan lokasi. Benar-benar pengalaman pahit di Lubuk Minturun. Semoga Polisi segera mengamankan para pemalak itu,” kesal Ardi. (**)

Komentar

Post Terkait